Solid Gold Berjangka | Fakta-fakta Jokowi Bubarkan 37 Lembaga

Fakta-fakta Jokowi Bubarkan 37 Lembaga | Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka Semarang | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membubarkan 37 lembaga sejak 2014 hingga 2020. Hal itu merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.

Pada periode pertamanya, Jokowi membubarkan sebanyak 27 lembaga, rinciannya 10 lembaga pada 2014, 2 lembaga pada 2015, 9 lembaga pada 2016, dan 2 lembaga pada 2017. Selebihnya tak dia sebutnya.

“Periode Bapak Jokowi 5 tahun kemarin juga sudah membubarkan hampir 27 badan lembaga oleh Menpan yang dulu,” kata Tjahjo dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).

Dengan ditambahnya 10 lembaga yang dibubarkan di tahun ini maka total yang sudah dibubarkan sebanyak 37 lembaga.

“Tahun 2014 sampai hari ini yang 10 tadi sudah terdapat 37 lembaga yang telah dibubarkan dengan peraturan presiden,” paparnya.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini merincikan nasib 10 lembaga yang dibubarkan. Pertama, Dewan Riset Nasional yang tugas dan fungsinya akan diintegrasikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Yang kedua adalah Dewan Ketahanan Pangan yang akan diintegrasikan kepada Kementerian Pertanian. Saat ini posisi ketahanan pangan sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian,” sebutnya.

Ketiga, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura, untuk pengembangan kewilayahannya akan dialihkan kepada Kementerian PUPR, dan yang berkaitan dengan masalah kepelabuhanan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.

Keempat, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga karena fungsi tersebut merupakan fungsi pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Kelima, Komisi Pengawasan Haji Indonesia akan diintegrasikan kepada Kementerian Agama.

“Selanjutnya yang keenam adalah Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang diintegrasikan kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian karena memang tugasnya sangat berkaitan dengan bidang koordinasi bidang perekonomian,” papar Rini.

Kemudian ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia akan dikembalikan atau diintegrasikan kepada Kementerian Sosial.

“Yang kesembilan adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia yang tentu saja akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kesepuluh, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia akan diintegrasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menpan-RB menjelaskan sejumlah alasan dibubarkannya 10 lembaga. Dia menjelaskan alasan pembubaran bukan hanya mempertimbangkan faktor anggaran tapi tumpang-tindih dengan kementerian/lembaga lain.

“Kita timbang tidak hanya dari sisi anggaran, kecil memang anggaran, tapi tumpang-tindihnya tadi karena di kementerian juga terkait,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan dengan penyederhanaan jabatan maupun memangkas proses birokrasi.

“Kemudian menelaah lembaga-lembaga, baik lembaga yang yang diterbitkan berdasarkan peraturan presiden, atau Inpres dan juga lembaga-lembaga atau badan yang didirikan dengan dasar undang-undang,” sebutnya.

Sementara Rini mengatakan pemerintah menghemat Rp 227 miliar dari hasil pembubaran 10 lembaga.

“Akibat pembubaran ini, anggaran negara potensi penghematannya sekitar Rp 227 miliar per tahun untuk keseluruhan dari 10 lembaga non struktural tersebut,” katanya.

sumber: detik.com- Solid Gold Berjangka